Telaahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional

Oleh Achmad Nur Hidayat dan Fadhil Hasan
Oleh Achmad Nur Hidayat dan Fadhil Hasan | Pakar Kebijakan Publik dan Ekonom Senior INDEF

Untuk melaksanakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pemerintah dapat melakukan penyertaan modal negara, penempatan dana, investasi pemerintah dan penjaminan.

Penempatan dana oleh pemerintah untuk memberikan dukungan likuiditas kepada perbankan yang melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit/pembiayaan modal kerja.

Bank yang menerima penempatan dana pemerintah adalah Bank Peserta; Bank peserta menyalurkan dana tersebut untuk membantu bank lain yang disebut sebagai bank pelaksana.

Bank Peserta merupakan bank yang menerima penempatan dana pemerintah dan menyediakan dana penyangga likuiditas bagi Bank Pelaksana yang membutuhkan dana penyangga likuiditas setelah melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau tambahan kredit/pembiayaan bagi BPR/BPRS dan perusahaan pembiayaan yang melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan.

Kriteria bank peserta adalah berkategori 15 (lima belas) bank beraset terbesar, dinyatakan sehat oleh OJK dan merupakan Bank Umum yang berbadan hukum Indonesia dengan paling sedikit 51% saham dimiliki oleh WNI dan/atau badan hukum Indonesia.

Kriteria bank pelaksana adalah bank umum konvensional dan bank umum syariah, berkategori sehat dan memiliki SBN, Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI), sertifikat Bank Indonesia, Sukuk Bank Indonesia dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang belum direpokan tidak lebih dari 6% dari dana pihak ketiga.

Prosedur Penyangga Likuiditas PP 23/2020 diantaranya adalah Penanganan kebutuhan likuiditas dipenuhi dari kapasitas internal bank terlebih dahulu melalui PUAB/Repo/PLJP Bank Indonesia sebelum mengajukan permintaan bantuan likuiditas dari Pemerintah; Pemerintah menempatkan dana yang ditujukan untuk memberikan dukungan likuiditas kepada perbankan di Bank Peserta; Risiko yang ditanggung Pemerintah adalah terhadap Bank di mana Pemerintah menempatkan dananya dan dijamin oleh LPS; Bank Peserta memiliki opsi untuk menggunakan special purpose vehicle (SPV) sebagai pihak yang melakukan verifikasi, mengelola, dan melakukan penagihan atas kredit yang diagunkan; Bank Pelaksana mengajukan proposal penyangga likuiditas kepada Bank Peserta. PP/BPR mengajukan proposal penyangga likuiditas kepada Bank Pelaksana;  Risiko Kredit dari penempatan Likuiditas ke Bank Pelaksana dimitigasi dengan Agunan Kredit Lancar dan debit rekening giro Bank Pelaksana di BI;

Peran OJK adalh PP Nomor 23 Tahun 2020 Pasal 20 yaitu OJK memberikan informasi yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan pemberian subsidi bunga sesuai tata cara pemberian informasi diatur melalui surat keputusan bersama (SKB).