Pemulihan Ekonomi Nasional

Efektifkah Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ?

Target pemberian subsidi bunga adalah debitur UMKM dengan plafon kredit sampai Rp10 Miliar; debitur KPR sampai dengan tipe 70; Debitur KKB untuk usaha produktif termasuk ojek onile dan/atau usaha informal; tidak masuk daftar hitam nasional; memiliki NPWP;

Berlaku bagi Debitur Bank/Perusahaan Pembiayaan dengan Performing Loan (Kol 1 dan Kol 2), sebelum masa COVID-19 ditetapkan, yaitu dihitung per tanggal 29 Februari 2020; Debitur dengan plafon kredit s.d. Rp500juta seluruhnya diberikan subsidi bunga, sementara pemberian subsidi bunga; bagi debitur dengan plafon kredit di atas Rp500juta s/d 10M dikaitkan dengan program restrukturisasi.

Anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) hingga akhir 2020 yang disetujui Presiden pada Rabu 3 Juni 2020 sebesar Rp 677,2 triliun. Anggaran tersebut lebih besar dari yang tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020, yaitu sekitar Rp 641,17 triliun.

Anggaran PEN yang mencapai Rp 677,2 triliun ditujukan kepada sektor kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun; Sektor  perlindungan sosial alias bansos sebesar Rp 203,9 triliun. Anggaran tersebut mencakup untuk program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, diskon listrik, bansos tunai non-Jabodetabek, bansos sembako Jabodetabek, BLT Dana Desa, dan Kartu Pra Kerja; Sektor UMKM sebesar Rp 123,46 triliun dalam bentuk subsidi bunga, penempatan dana untuk restrukturisasi, dan mendukung modal kerja UMKM; dukungan kepada dunia usaha sebesar Rp 120,61 triliun; dukungan bidang pembiayaan dan korporasi sebesar Rp 44,57 triliun; dukungan untuk sektoral maupun kementerian/lembaga (K/L), serta pemerintah daerah dalam menanggulangi COVID-19 sebesar Rp 97,11 triliun;

Pemerintah akan memberikan dukungan tambahan dana kepada 12 badan usaha milik negara (BUMN) dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Total dana yang disiapkan kepada 12 BUMN tersebut sebesar Rp 52,57 triliun melalui berbagai skema pembayaran termasuk subsidi, pembayaran kompensasi, pemberian dana talangan, dan penyertaan modal negara (PMN).

Adapun 12 BUMN yang mendapatkan dukungan melalui program PEN adalah PT PLN (Persero) sebesar Rp 45,4 triliun berupa tambahan PMN untuk subsidi diskon listrik yang diperpanjang hingga Desember 2020 dan pembayaran piutang pemerintah, PT Hutama Karya (Persero) Tbk yang diberikan tambahan PMN dari Rp 3,5 triliun menjadi Rp 11 triliun, dan PT KAI (Persero) yang diberikan dana talangan senilai Rp 3,5 triliun. PT BPUI mendapatkan PMN sebesar Rp 6 triliun dan PMN non-tunai sebesar Rp 268 miliar sebagai perusahaan induk holding asuransi BUMN yang membawahi PT Askrindo dan PT Jamkrindo yang ditugaskan menjalankan program penjaminan kredit modal kerja, PT PNM (Persero) mendapatkan tambahan PMN dari Rp 1 triliun menjadi Rp 2,5 triliun untuk peningkatan kapasitas dalam memberikan dukungan usaha kepada usaha ultra mikro dengan pinjaman di bawah Rp 10 juta, dan Perumnas mendapatkan dana talangan Rp 650 miliar untuk modal kerja. PT ITDC (Persero) akan mendapatkan PMN sebesar Rp 500 miliar, dan Perum Bulog mendapatkan Rp 10,5 triliun dari pemerintah sebagai kompensasi terhadap dukungan Bulog pada program penyaluran bansos.

Apakah melalui skema Bank Peserta dan Bank Pelaksana Penyelamatan Ekonomi akan efektif?

Posted in Opini.