Pemulihan Ekonomi Nasional

Efektifkah Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ?

Daripada mempertaruhkan aset-aset perbankan himbara dalam penyelematan ekonomi dan keuangan, sebaiknya program penyelematan ekonomi kembali kepada kewenangannya Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) sebagaimana diatur dalam UU No. 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK).

Terkesan program penyelamatan ekonomi nasional melalui PP 23/2020 bertujuan untuk menghindarkan KSSK dari tanggungjawabnya yaitu  terlibat dalam penentuan likuiditas perbankan agar terhindar dari jerat hukum di kemudian hari. Hal ini tidak dapat dihindarkan melihat isi PP 23/2020 yang menyerahkan urusan likuiditas perbankan ke Himbara.

Solusi jangka menengah penyelamatan ekonomi imbas covid adalah melalui pembentukan Lembaga Khusus dibawah koordinasi Kementerian BUMN dengan tugas terbatas yaitu menyelamatkan BUMN dan UMKM Indonesia. Sedangkan penyelamatan perusahaan dan perbankan karena kesulitan likuiditas tetap ditangani KSSK sesuai UU 9/2016 dan Perppu 1/2020.

Baca Juga : Bersiap Menuju Ekonomi New Normal: Mobilisasi Warga Negara Ke Arah Efisiensi Ekonomi

Dengan demikian, peran KSSK tetap sentral dalam Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan dan peran penyelamatan sektor rill dikoordinasikan melalui kementerian lain sesuai dengan tupoksinya.

END

(Rls/Red Perdana Institute)

Posted in Opini.