stabilisasi ekonomi

Stabilisasi Ekonomi Saat Pandemi COVID-19

Oleh: Dr. Muhammad Zulfikar Rakhmat

Pemerintah Indonesia lagi-lagi menunjukkan bahwa prioritas menjaga stabilisasi ekonomi tampaknya lebih penting daripada menjaga kesehatan warga negaranya selama pandemi COVID-19.

Dalam sebuah kebijakan yang cukup kontroversial, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah memerintahkan karyawan BUMN yang berusia di bawah 45 tahun untuk kembali bekerja mulai 25 Mei. Kementerian BUMN menjelaskan bahwa kelompok usia tersebut berisiko kecil terinfeksi COVID-19.

Instruksi ini merupakan bagian dari rencana besar pemerintah untuk melonggarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sudah berjalan di beberapa daerah. Tujuan utamanya adalah untuk menjalankan kembali roda bisnis.

Jika banyak negara lain masih enggan untuk mengendorkan kebijakan lockdown dan bertindak sangat hati-hati dalam membuat keputusan untuk mengembalikan semuanya ke kondisi normal, Indonesia yang memiliki tingkat kematian COVID-19 tertinggi di Asia Tenggara terkesan tergesa-gesa. Pemerintah Indonesia sudah menjelaskan bahwa keputusan melonggarkan aturan PSBB ini bertujuan untuk mengembalikan kegiatan ekonomi seperti semula pada Juli.

Padahal, kondisi Amerika Serikat (AS) yang buruk saat ini telah memperlihatkan bahwa memprioritaskan stabilisasi ekonomi selama pandemi hanya akan membawa petaka. Seperti yang kita saksikan selama ini, di bawah kepemimpinan Donald Trump, AS cenderung memprioritaskan stabilisasi ekonomi dan saat ini negara Paman Sam ini sekarang memiliki kasus COVID-19 terbanyak di dunia.

Pemerintahan Trump tampaknya mengabaikan penelitian baru yang dilakukan oleh universitas top dunia, Massachusetts Institute of Technology (MIT), tentang kebijakan yang tepat guna menanggulangi pandemi COVID-19 saat ini. Dengan merujuk pada data pandemi flu Spanyol dari tahun 1918-1919 di AS, riset tersebut menunjukkan bahwa pada 1918 saat pandemi flu melanda AS, kota-kota yang memprioritaskan kesehatan masyarakat daripada ekonomi mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan yang tidak.

Negara-negara yang telah menerima pujian atas keberhasilan mereka dalam menahan penyebaran virus, seperti Singapura, Korea Selatan dan Vietnam, juga menunjukkan bahwa stabilisasi ekonomi tidak seharusnya menjadi prioritas pada masa pandemi.

Indonesia harus belajar dari negara-negara yang telah berhasil menanggulangi virus COVID-19 dengan cara menyikapi pandemi ini secara serius dan menjadikan sektor kesehatan sebagai prioritas.

Tanggapi Pandemi dengan Serius

Negara-negara seperti Indonesia dan AS pada awalnya meremehkan bahaya serius dari virus COVID-19. Mereka bahkan membuat lelucon tentang virus tersebut.

Sementara itu, negara-negara lain seperti Vietnam dan Singapura memilih untuk bertindak sebaliknya dan dengan cepat memperingatkan masyarakat tentang bahaya virus COVID-19 dan langsung memberlakukan aturan ketat untuk melindungi rakyat mereka.

Mereka memahami bahwa virus COVID-19 sangat berbahaya dan perlu ada tindakan yang cepat dan serius untuk menghadapinya.

Sebagai contoh, sudah sejak awal Januari negara Vietnam memberlakukan lockdown dan memberikan insentif untuk kaum miskin dan bisnis kelas menengah ke bawah.

Cina, yang harus berhadapan dengan COVID-19 saat perayaan Tahun Baru Imlek, juga memberlakukan kebijakan lockdown. Pemerintah Cina menangguhkan semua sistem transportasi umum dan mengatur ketat larangan warganya untuk meninggalkan rumah. Sebuah komite kemudian dibentuk untuk menyalurkan barang kebutuhan sehari-hari ke rumah-rumah warga.

Negara-negara ini tidak menunggu pandemi bermetamorfosis menjadi sebuah bencana. Sejak awal mereka mengakui bahwa virus COVID-19 adalah ancaman serius dan dengan cepat mengambil langkah strategis untuk mengatasi wabah tersebut.

Sementara itu, kurangnya keseriusan pemerintah Indonesia dalam merespons pandemi COVID-19 terlihat sejak awal coronavirus muncul. Pemerintah malah memberikan prioritas untuk menangani dampak ekonomi yang mungkin terjadi akibat pandemi.

Pada Februari, ketika negara-negara lain mulai memberlakukan lockdown, pemerintah Indonesia malah menggelontorkan dana sebesar Rp103 miliar untuk promosi sektor pariwisata karena khawatir sektor pariwisata akan terancam akibat berkurangnya turis mancanegara karena COVID-19.

Kebijakan semacam itu tidak hanya menunjukkan prioritas yang salah tapi juga memperlihatkan bagaimana pemerintah gagal memahami bahaya serius dari COVID-19.

Perhatian Khusus Terhadap Tenaga Medis

Pelajaran lain yang dapat diambil dari negara-negara yang telah berhasil menurunkan jumlah kasus COVID-19 adalah perlunya perhatian khusus terhadap tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan.

Di Taiwan dan Korea Selatan, misalnya, pemerintah memberikan tes coronavirus gratis dan meningkatkan jumlah tes. Mereka juga berinovasi melakukan tes dengan metode drive-through. Hal ini menunjukkan bagaimana negara-negara tersebut sudah mempersiapkan ketersediaan fasilitas kesehatan yang menunjang sejak awal pandemi.

Negara-negara ini juga telah bersiap membelanjakan dana pemerintah yang besar untuk membeli alat pelacak untuk mengidentifikasi pembawa virus dan mengerahkan upaya maksimal dalam melacak sejarah perjalanan mereka secara detail selama terinfeksi. Usaha tersebut diupayakan guna mengendalikan kluster infeksi.

Selain menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai, negara-negara ini juga memberikan perhatian ekstra terhadap kesehatan dan kesejahteraan tenaga medis mereka.

Sistem triase, yang digunakan untuk menentukan prioritas jenis dan tempat perawatan pasien berdasarkan pada skala urgensi, diterapkan di rumah sakit dan fasilitas medis utama. Pemerintah juga menerbitkan aturan standar mengenai ukuran unit kerja petugas kesehatan yang merawat langsung pasien COVID-19 dan memberikan alat pelindung diri (APD) yang lengkap untuk melindungi petugas kesehatan dan pasien lain dari paparan virus.

Pemerintah Vietnam bahkan memanggil kembali para pensiunan dokter dan perawat untuk membantu tenaga medis yang sedang berjuang di rumah sakit. Empat ratus dokter spesialis penyakit menular juga diminta untuk melatih dokter-dokter muda dalam penanganan pasien COVID-19.

Negara-negara tersebut juga memberikan kenaikan gaji bagi para petugas kesehatan. Dana tambahan juga dialokasikan untuk membayar bonus kepada personel ruang gawat darurat, termasuk staf medis, administrasi, ambulans, kebersihan, dan pekerja sosial di fasilitas kesehatan.

Sayangnya upaya di atas sampai hari ini belum dipraktikkan secara merata di Indonesia.

Tingkat pengujian tes COVID-19 yang masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang begitu besar di Indonesia banyak menuai kritikan. Para ilmuwan juga telah menyanggah klaim pemerintah bahwa kurva epidemi COVID-19 telah menunjukkan penurunan. Terlebih lagi, tenaga kesehatan belum diberikan perlindungan yang cukup. Banyak tenaga kesehatan yang meninggal akibat terpapar virus COVID-19.

Oleh karena itu, banyak yang masih mempertanyakan keseriusan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi epidemi ini karena kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah masih berfokus pada bagaimana menggerakkan kembali roda perekonomian.

Apa yang Harus Indonesia Lakukan?

Merujuk pada contoh-contoh yang dilakukan oleh beberapa negara di atas, Indonesia perlu mengambil pelajaran bagaimana merumuskan kebijakan yang tidak hanya tepat sasaran, tapi juga tepat prioritas.

Langkah pertama yang dapat diambil adalah menyadari dampak serius dari pandemi ini. Kemudian, pemerintah juga harus menyadari bahwa menyelamatkan kepentingan ekonomi di atas kesehatan masyarakat hanya akan membawa kerugian yang justru lebih besar dan berlarut-larut nantinya.

Pemerintah juga harus lebih memperhatikan perlindungan dan kesejahteraan para petugas kesehatan. Mereka merupakan garda terdepan dalam memerangi COVID-19.

Namun demikian, kedua langkah strategis ini tidak akan cukup tanpa disertai upaya pemerintah untuk melakukan tes COVID-19 yang massal ke berbagai tatanan masyarakat. Peyempurnaan data dan pembuatan kurva epidemi COVID-19 yang berstandar Badan Kesehatan Dunia (WHO) juga penting dilakukan.

Langkah-langkah tersebut akan membantu pemerintah merumuskan kebijakan yang lebih tepat guna, tepat sasaran, dan tepat fungsi karena data yang digunakan sebagai basis akan mencerminkan realitas yang sesuai dengan kenyataan yang ada.*


Artikel ini pernah dimuat di The Conversation dengan judul “Mengapa Indonesia harus berhenti prioritaskan ekonomi saat pandemi COVID-19: belajar dari negara lain“.


Dr. Muhammad Zulfikar Rakhmat adalah seorang dosen di Universitas Islam Indonesia dan menjadi research associate pada Institute for Development of Economics and Finance (INDEF).


Pemulihan Ekonomi Nasional

Efektifkah Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ?

Telaahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional

Oleh Achmad Nur Hidayat dan Fadhil Hasan
Oleh Achmad Nur Hidayat dan Fadhil Hasan | Pakar Kebijakan Publik dan Ekonom Senior INDEF

Untuk melaksanakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pemerintah dapat melakukan penyertaan modal negara, penempatan dana, investasi pemerintah dan penjaminan.

Penempatan dana oleh pemerintah untuk memberikan dukungan likuiditas kepada perbankan yang melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit/pembiayaan modal kerja.

Bank yang menerima penempatan dana pemerintah adalah Bank Peserta; Bank peserta menyalurkan dana tersebut untuk membantu bank lain yang disebut sebagai bank pelaksana.

Bank Peserta merupakan bank yang menerima penempatan dana pemerintah dan menyediakan dana penyangga likuiditas bagi Bank Pelaksana yang membutuhkan dana penyangga likuiditas setelah melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau tambahan kredit/pembiayaan bagi BPR/BPRS dan perusahaan pembiayaan yang melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan.

Kriteria bank peserta adalah berkategori 15 (lima belas) bank beraset terbesar, dinyatakan sehat oleh OJK dan merupakan Bank Umum yang berbadan hukum Indonesia dengan paling sedikit 51% saham dimiliki oleh WNI dan/atau badan hukum Indonesia.

Kriteria bank pelaksana adalah bank umum konvensional dan bank umum syariah, berkategori sehat dan memiliki SBN, Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI), sertifikat Bank Indonesia, Sukuk Bank Indonesia dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang belum direpokan tidak lebih dari 6% dari dana pihak ketiga.

Prosedur Penyangga Likuiditas PP 23/2020 diantaranya adalah Penanganan kebutuhan likuiditas dipenuhi dari kapasitas internal bank terlebih dahulu melalui PUAB/Repo/PLJP Bank Indonesia sebelum mengajukan permintaan bantuan likuiditas dari Pemerintah; Pemerintah menempatkan dana yang ditujukan untuk memberikan dukungan likuiditas kepada perbankan di Bank Peserta; Risiko yang ditanggung Pemerintah adalah terhadap Bank di mana Pemerintah menempatkan dananya dan dijamin oleh LPS; Bank Peserta memiliki opsi untuk menggunakan special purpose vehicle (SPV) sebagai pihak yang melakukan verifikasi, mengelola, dan melakukan penagihan atas kredit yang diagunkan; Bank Pelaksana mengajukan proposal penyangga likuiditas kepada Bank Peserta. PP/BPR mengajukan proposal penyangga likuiditas kepada Bank Pelaksana;  Risiko Kredit dari penempatan Likuiditas ke Bank Pelaksana dimitigasi dengan Agunan Kredit Lancar dan debit rekening giro Bank Pelaksana di BI;

Peran OJK adalh PP Nomor 23 Tahun 2020 Pasal 20 yaitu OJK memberikan informasi yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan pemberian subsidi bunga sesuai tata cara pemberian informasi diatur melalui surat keputusan bersama (SKB).